TATA CARA BANDING

TATA CARA BANDING

TATA CARA BANDING

TATA CARA BANDING

Upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permohonan:
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama tiga bulan setelah surat keputusan keberatan diterima.
2. Dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
3. Diajukan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima putusan keberatan yang diajukan banding.
4. Diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang.
5. Satu surat banding hanya berlaku untuk satu putusan keberatan.
Wajib pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
PENGADILAN PAJAK
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Kedudukan Pengadilan Pajak
1. Pengadilan pajak berkedudukan di ibukota Negara.
2. Sidang Pengadilan Pajak dilakuakn di tempat kedudukannya.
3. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua.
 
Kekuasaan Pengadilan Pajak
1. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi
2. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak
3. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.
6. Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.