SANKSI-SANKSI PAJAK

SANKSI-SANKSI PAJAK

 

SANKSI-SANKSI PAJAK

Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar ketentuan yang sifatnya formal atau administratif, dengan demikian sanksinya lebih ringan dari sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa:
1) Denda, dikenakan karena pelanggaran administrasi wajib pajak, jumlah dendda bersifat tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak mengubah pokok pajak.
2) Bunga, dikenakan pada jumlah tertentu setiap bulannya. Apabila tidak dibayar maka jumlah bunga yang harus dibayar akan bertambah terus setiap bulannya.
3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang sifatnyan tidak bertambah tiap bulannya akan tetapi mengubah jumlah pokok pajak.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.
RESTITUSI
Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan pada jenis pajak PPh, PPN, dan PPnBM, yang diakibatkan adanya produk hukum berupa SKPLB maupun keputusan keberatan atau banding yang mengakibatkan pajak yang dibayar menjadi mengalami kelebihan pembayaran. Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan melalui tahapan:
1. Pemeriksaan atau penelitian
2. Hasil pemeriksaan atau penelitian
3. Penelitian utang pajak
4. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)
5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)